Guru Besar Ilmu Komunikasi USU: Tuduhan Partisan kepada Akademisi adalah Upaya untuk Membungkam Kebenaran

- 13 Februari 2024, 17:52 WIB
Guru Besar Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Iilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengatakan
Guru Besar Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Iilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengatakan /Dok. tangkapan layar Youtube/

 

MATA BANDUNG - Guru Besar Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Iilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengatakan, akademisi merupakan gerbang terakhir tegaknya etika dan moral demokrasi di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam kesempatan aksi Seruan Moral Bela Negara Guru Besar Ilmu Komunikasi se-Indonesia yang dilakukan secara daring pada 7 Februari 2024.

"Memang kita ini gerbang terakhir, jadi harus menjaga dan mengawal. Di sanalah sebenarnya secara filosofi, ethiologi, epistemologi, dan aksiologis, daripada keilmuan kita sebagai Guru Besar. Jadi punya nilai heuristik, salah satunya adalah  melahirkan serta mengawal dan menjaga, memelihara etik, dan moral," kata Iskandar yang meraih gelar Doktor (S3), program studi Ilmu Komunikasi, di Universitas Padjadjaran pada tahun 2003.

Menurutnya, seruan moral ini merupakan bentuk cinta sebagai warga negara. Perguruan Tinggi sering disebut sebagai garda terakhir penjaga etik dan moral, oleh karenanya kalangan akademisi mulai bergerak mengingatkan Presiden supaya kembali ke jalur yang benar. Saat ini menurutnya, Presiden selaku Kepala Negara memang sudah keluar dari koridor.

Baca Juga: Guru Besar Komunikasi Brawijaya: Pemimpin yang Baik Tak Mencerabut Etika, Mestinya Etika Jadi Panglima Hukum

aksi Seruan Moral Bela Negara Guru Besar Ilmu Komunikasi se-Indonesia yang dilakukan secara daring pada 7 Februari 2024.
aksi Seruan Moral Bela Negara Guru Besar Ilmu Komunikasi se-Indonesia yang dilakukan secara daring pada 7 Februari 2024.

"Saya punya pengalaman sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di 2019. Ketika zaman saya dulu untuk menjadi komisioner, mulai  dari proses  pendaftaran, proses ujiannya, kemudian proses penetapannya, sudah jauh sangat terbuka dan transparan," ujar Iskandar.

Walaupun ia tidak menampik dan menutup mata, pada tahun 2019 juga terjadi upaya  intervensi politik, namun menurutnya, tidak separah  penyelenggaraan pemilu 2024 sekarang.

"Ada titipan orang semua, ya rata-rata dari partai politik. Jadi sudah sangat tidak beretika dan tidak bermoral. Makanya harus kembali ditegakkan," kata Iskandar.

Ia menduga apa yang terjadi pada pelaksanaan 14 Februari, sejak dari jauh hari sudah disiapkan. 

Halaman:

Editor: Mia Nurmiarani


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x