Network
Menurut Yana Mulyana, angka ini sudah paling moderat dan rasional.
Ia berharap angka ini menjadi keputusan terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan bersama.
"Ini angka rasionalnya. Angka ini keluar karena dasar hitungan. Hanya angka acuannya diubah karena tidak fair kalau kita pakai angka 2021 di tahun 2022 karena faktor kenaikan bbm dan pandemi Covid-19," kata Yana
Hasil ini pun disepakati bersama dengan para pimpinan ketua serikat buruh dan pekerja Kota Bandung.
Koordinator Pimpinan Aksi sekaligus Ketua SBSI ’92, Hermawan mengaku telah berkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menahan angka UMK sebelumnya agar bisa direvisi.
Baca Juga: Sejarah Indonesia di Ajang Piala AFF, Tahun Ini Wajib Juara Ini Alasannya
"Alhamdulillah ini sudah menjadi keputusan terbaik. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov untuk menahan putusan UMK dan menunggu hasil revisi yang sekarang," ujarnya.
Sebelumnya Serikat Buruh Kota Bandung punya tiga tuntutan faktor kenaikan UMK, yakni faktor historis, sosiologis dan yuridis.
"Faktor historis ini, kami sudah dua kali mengirim surat kepada Wali Kota Bandung, tapi diabaikan. Hanya diterima kepala dinas. Kita ingin difasilitasi ketemu Wali Kota," kata Hermawan.
Tuntutan kedua, terkait faktor sosiologis. Bagi Hermawan, penetapan upah harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat daerah sekitar.
