Network
MATA BANDUNG - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman secara resmi telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Dalam Sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada hari Kamis, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna memberikan putusan telah melanggar kode etik kepada Anwar kepada mantan Ketua MK yang telah meloloskan jalan Gibran Rakabuming Raka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua Sapta Karsa Hutama,” kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna.
Anwar Usman dberikan sanksi teguran tertulis dari MKMK sebagai akibat dari perbuatannya.
Diketahui, Anwar dilaporkan ke MKMK oleh sejumlah pengacara atas pernyataannya dalam sebuah konferensi pers terkait keberatannya atas sanksi etik yang dijatuhkan oleh MKMK sebelumnya. Sanksi tersebut termasuk pencopotan jabatannya sebagai Ketua MK.
Anwar juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan pengangkatan Ketua MK yang baru.
“Dalam konferensi pers tersebut, Hakim Terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara, pertimbangan Majelis Hakim, dan sanksi,” kata Yuliandri.
