Network
MATA BANDUNG - Pemerintah kini menyoroti pentingnya distribusi smelter tembaga di Papua, mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun fasilitas pemurnian di dekat lokasi tambang Timika, Papua, sejalan dengan upaya penambahan saham Indonesia di perusahaan tersebut.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menekankan urgensi pembangunan smelter di Papua sebagai langkah mengimbangi keberadaan fasilitas serupa di Gresik, Jawa Timur. Dalam pidatonya di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Bahlil menyoroti rencana peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada tahun 2041.
"Kita suruh Freeport bangun lagi di Papua, jangan hanya di Gresik, supaya smelter ada di Timika, di Papua. Di Jawa Timur bangun, Papua bangun, supaya ada pemerataan smelter dari Freeport Indonesia," kata Bahlil saat memberikan sambutan di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, yang dikutip dari Youtube Kementerian Investasi di Jakarta, Senin.
Pembangunan smelter di Gresik, dengan investasi mencapai tiga miliar dolar AS, menjadi langkah awal dalam proses hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Fasilitas ini dijadwalkan akan beroperasi mulai 1 Juli 2024, memproduksi 60 ton emas murni dan 400 ribu ton katoda tembaga setiap tahunnya.
"Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10 persen. Sekarang kan kita 51 persen, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10 persen pada 2041 ke atas," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Sebut Freeport dan Blok Rokan Contoh Kedaulatan Politik dan Kemandirian Ekonomi Indonesia
Bahlil menegaskan bahwa langkah pembangunan smelter dan peningkatan kepemilikan saham merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia.
"Mulai 1 Juli ke depan, pabrik Freeport akan mengolah konsentrat tembaga dari Timika di Gresik. Dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya," kata dia.
"Dunia saat ini sedang berbicara tentang energi hijau dan industri hijau. Pada 2035 puncaknya bonus demografi, 65 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan karena itu kita harus mendesain dari sekarang agar bangsa kita tidak menjadi negara konsumtif," kata dia.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut keberhasilan kebijakan penangguhan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 sebagai contoh nyata dari upaya hilirisasi yang berhasil. Langkah ini berhasil meningkatkan ekspor nikel Indonesia dari 3,3 miliar dolar AS pada tahun 2017 menjadi 33,5 miliar dolar AS pada tahun 2023.
"Nilai ekspor kita untuk nikel hanya 3,3 miliar dolar AS di 2017. Begitu kita stop ekspor bahan baku, kita bangun industrinya, kita bangun pabriknya di Indonesia, apa yang terjadi pada 2023 kenaikannya menjadi 33,5 miliar dolar AS atau hampir sebesar Rp500 triliun," ujar dia.
Namun, Bahlil juga mengakui bahwa kebijakan tersebut mendapat tentangan dari sejumlah pihak, termasuk negara-negara maju yang mengajukan gugatan terhadap Indonesia di World Trade Organization (WTO). Meskipun demikian, Bahlil tetap yakin bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian penting dari upaya Indonesia untuk mandiri dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.***
