Network
Peran PPATK dalam Pengawasan Transaksi Mencurigakan
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat tersebut menegaskan komitmennya untuk memberikan laporan yang diminta oleh Komisi III DPR RI. Ivan menyatakan, “Tidak ada keraguan untuk menyampaikan data terkait dengan judol (judi online) ini, kami memang akan menyampaikan datanya sesuai dengan arahan dari Kasatgas sendiri.”
Ivan juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyerahkan data yang relevan. “Kami lagi jalan ke mana-mana untuk menyerahkan masing-masing ke K/L-nya, termasuk ke DPR RI,” tambahnya.
Peningkatan Pengawasan Menjelang Pemilu 2024
Selain fokus pada judi online, Komisi III DPR RI juga meminta PPATK untuk mengoptimalkan peran collaborative analysis team (CAT) dalam mengawasi dan menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses pemilu 2024, termasuk pilkada 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia bebas dari pengaruh negatif keuangan ilegal.
Komisi III DPR RI juga mendukung PPATK dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kredibilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.
Baca Juga: Tak Ada Ampun! Ini Hukuman bagi ASN Bandung yang Terlibat Judi Online!
Dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan, kolaborasi antara PPATK dan berbagai instansi terkait sangat penting. PPATK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas analisis transaksi keuangan, memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Dengan adanya dukungan dari Komisi III DPR RI, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan keuangan dapat lebih efektif.
Dalam rapat tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan kesiapan lembaganya untuk terus bekerja sama dengan Komisi III DPR RI dan instansi terkait lainnya. “Kami akan terus mengawasi, menelusuri, dan memantau tindak lanjut penegakan hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan,” tegas Ivan.
Meski demikian, tantangan dalam penanganan kasus judi online dan kejahatan keuangan lainnya masih cukup besar. Koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online merupakan beberapa aspek yang perlu terus diperhatikan.
Komisi III DPR RI berharap dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih baik, praktek judi online yang melibatkan pejabat dan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. “Kita harus memastikan bahwa pejabat negara dan aparat penegak hukum tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang merusak tatanan masyarakat,” ujar Pangeran Khairul Saleh.
Dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan, sinergi antara PPATK dan DPR RI menjadi sangat penting. Transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama yang erat diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan keuangan di Indonesia.
