Network
MATA BANDUNG - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Silmy Karim, mengumumkan bahwa pelayanan visa online, izin tinggal, dan paspor telah pulih sepenuhnya.
“Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen,” ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat.
Pelayanan imigrasi sempat lumpuh akibat gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) sejak Kamis (20/6). Layanan paspor menjadi yang terakhir dipulihkan karena jumlah layanan tersebut yang paling banyak dikerjakan imigrasi. Kronologi serangan ransomware ke PDN berdampak luas, termasuk ke pelayanan imigrasi. Serangan ini menyebabkan gangguan signifikan, memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan cepat untuk memulihkan layanan.
Menurut Silmy, gangguan terjadi pada pukul 4.20 pagi, Kamis. Awalnya, pihak imigrasi mencoba mengidentifikasi apakah masalahnya berasal dari jaringan atau interupsi teknis lainnya. “Kamis kira-kira jam setengah lima pagi atau tepatnya pukul 4.20, itu terjadi gangguan kesisteman. Awalnya dari pihak kita mengecek apakah itu jaringannya, apakah itu ada interupsi yang disebabkan oleh hal teknis,” jelasnya.
Tim imigrasi segera melaporkan masalah ini ke Direktorat IT yang memiliki help desk 24 jam. Namun, situasi tidak membaik dalam waktu yang diharapkan. Gangguan ini meluas hingga pelayanan di bandara, menyebabkan sistem mati selama lebih dari enam jam. “Kemudian saya dilaporkan lagi sekitar jam setengah enam pagi (Kamis). Ini di bandara sistem mati. Biasanya itu 30 menit itu cepat beres,” kata Silmy.
Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Siaga: Imigrasi Tambah Personel Antisipasi Antrean Panjang
Langkah Pemulihan dan Keputusan Cepat
Silmy menyadari bahwa gangguan ini tidak biasa dan segera menghubungi Menteri Hukum dan HAM untuk meminta izin menyiapkan pusat data alternatif. “Karena kalau saya biarkan, keputusan itu tidak dilakukan cepat, maka layanan akan terganggu. Langsung kita persiapkan itu memakan waktu kurang lebih 24 jam untuk menyiapkan data center baru untuk kesisteman kita bisa di-install,” tutur Silmy.
Pengaturan pusat data alternatif ini memakan waktu satu hari penuh. Sistem imigrasi berangsur pulih pada Sabtu (22/6), dengan perlintasan baru recover pada Sabtu malam. “Makanya perlintasan itu baru recover pada hari Sabtu malam. Jadi dari Kamis sore ke Sabtu malam,” pungkasnya.
Sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6) sempat mengalami kendala akibat gangguan pada PDNS 2. Sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang sangat terdampak menyebabkan mobilitas masyarakat terganggu. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware Brain Cipher, varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.
Hingga Selasa (25/6), sebanyak 282 instansi teridentifikasi terdampak insiden PDNS 2. Pemerintah segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan melakukan investigasi forensik digital untuk memastikan keamanan data dan mencegah serangan serupa di masa depan.
Baca Juga: Dirjen Imigrasi Ungkap Penyebab Gangguan Layanan: PDN Bermasalah
Peran AWS dalam Memastikan Keamanan Data
Dalam konteks pemulihan layanan imigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memastikan bahwa data layanan imigrasi yang dialihkan ke Amazon Web Service (AWS) aman dari kebocoran. “Sekarang masih di situ, masih di AWS. Lengkap, bagus, tidak ada lagi kendala,” kata Yasonna. Belum ada kepastian kapan data ini akan dikembalikan ke Pusat Data Nasional di Indonesia, tetapi pemerintah terus memantau perkembangan situasi.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keamanan siber dalam era digital. Imigrasi sebagai lembaga yang sangat bergantung pada teknologi harus selalu siap menghadapi ancaman siber. Serangan ransomware yang berhasil menonaktifkan fitur keamanan dan menyebabkan gangguan pada PDN menunjukkan perlunya sistem yang lebih tangguh dan respons cepat dalam menghadapi ancaman.
Demi menghadapi tantangan serangan siber yang semakin kompleks, pemerintah dan instansi terkait harus terus berinovasi dalam teknologi keamanan. Kerjasama internasional dan adopsi best practices dari negara-negara maju dapat membantu memperkuat sistem keamanan siber Indonesia. Dengan langkah-langkah preventif yang lebih baik dan respons cepat terhadap insiden, harapan untuk melindungi data nasional dan menjaga kelangsungan layanan publik dapat terwujud.
Pengalihan data layanan imigrasi ke AWS merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan kelangsungan layanan pascaperetasan. Dengan konfirmasi dari Yasonna Laoly bahwa data di AWS dalam kondisi aman, masyarakat dapat merasa lebih tenang. Namun, perlindungan data yang lebih ketat dan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik tetap menjadi fokus utama pemerintah untuk menghadapi ancaman siber di masa depan.
Dalam situasi seperti ini, kerjasama antara instansi pemerintah dan penyedia layanan teknologi sangat penting. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan mendorong peningkatan kesadaran serta kesiapan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Harapan ke depannya, dengan sistem yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat, keamanan data nasional dapat terus terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.***
