MATA BANDUNG - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah melakukan pemblokiran sebanyak 1.049 rekening yang terindikasi digunakan untuk penampungan uang judi online. Pemblokiran ini dilakukan sejak Juli 2023 hingga Juni 2024 sebagai langkah konkrit untuk mendukung pemerintah dalam melawan praktik ilegal tersebut.
Direktur Manajemen Risiko BRI, Agus Sudiarto, mengungkapkan bahwa proses pemberantasan ini telah berlangsung selama hampir satu tahun. “Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024, kami telah menemukan 1.049 rekening yang langsung diikuti dengan pemblokiran,” kata Agus melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung upaya pemerintah, tetapi juga menegaskan peran lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor perbankan. BRI secara aktif melakukan browsing ke berbagai website judi online untuk mendata rekening yang digunakan sebagai penampung dana judi online.
BRI menggunakan metode yang cukup efektif dalam mengidentifikasi rekening yang terindikasi terlibat dalam judi online. Apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan untuk top up atau deposit judi online, tampilan website judi online tersebut disimpan sebagai dasar pemblokiran rekening.
“Dengan adanya upaya ini, diharapkan BRI sebagai lembaga keuangan terus proaktif berkontribusi pada pemberantasan judi online. Selain itu, perseroan berkomitmen untuk terus mengedukasi dan memberikan literasi keuangan,” tambah Agus.
Baca Juga: Pejabat Terlibat Judi Online? Komisi III DPR RI Desak PPATK Ungkap Data Pejabat yang Terdeteksi
Kerjasama dengan Satgas Judi Online
Dalam rangka memberantas judi online, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online dengan tujuan untuk memutus jalur judi online dari hulu ke hilir. Satgas ini telah mengantongi data sekitar 4.000 sampai 5.000 rekening yang terindikasi aktif dalam transaksi judi online, data ini diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selain BRI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan aktif dalam upaya ini. OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 4.921 rekening bank berdasarkan data yang dikirimkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan perbankan untuk melakukan verifikasi, identifikasi, dan Customer Due Diligence termasuk tracing dan profiling terhadap daftar nama pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online.
OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah yang terlibat transaksi judi online ke dalam Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP). Sistem ini memungkinkan seluruh lembaga jasa keuangan untuk mengakses informasi tersebut, mempersempit ruang gerak pelaku judi online, dan mengatasi asimetri informasi di sektor jasa keuangan.
Langkah-langkah tegas yang diambil oleh BRI dan OJK diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku judi online serta mempersempit ruang gerak mereka dalam menggunakan sistem perbankan untuk aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk menjaga integritas dan keamanan sistem perbankan nasional.
BRI dan OJK juga berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online dan pentingnya literasi keuangan. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan tidak terjebak dalam aktivitas ilegal tersebut.
Tantangan dalam Pemberantasan Judi Online
Meskipun sudah banyak langkah yang diambil, pemberantasan judi online masih menghadapi berbagai tantangan. Teknologi yang semakin canggih membuat pelaku judi online terus mencari celah untuk menghindari pemblokiran. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat penting untuk memberantas judi online secara efektif.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberantas judi online. Dengan meningkatnya kesadaran dan literasi digital, masyarakat dapat lebih cepat melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang. Selain itu, dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memperkuat upaya pemerintah dan lembaga keuangan dalam menjaga keamanan dan integritas sektor perbankan.***