Network
MATA BANDUNG - Anggota DPR RI Mufti Anam menilai memperpanjang waktu PPKM Darurat, akan membuat ekonomi masyarakat semakin menjerit.
Sebut dia, ketika bicara ekonomi dalam konteks PPKM Darurat, sebenarnya tidak bicara soal ekonomi kelas atas, tapi bagaimana penyelamatan ekonomi rakyat kecil yang benar-benar sulit saat ini.
"Yang utama bahwa disepakati kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipertentangkan, sehingga harus ada jalan keluar selain memperpanjang PPKM Darurat," katanya seperti dikutip Mata Bandung dari Antara Minggu 18 Juli 2021.
Baca Juga: Banyak Penindakan Selama PPKM Darurat, Polisi Itu Salah Faham
Mufti mengatakan, saat ini situasi di bawah sudah sangat mengkhawatirkan. Secara ekonomi, daya tahan rakyat semakin menipis, percikan konflik sosial di akar rumput semakin banyak terjadi di daerah, dieskalasi oleh sejumlah tindakan penertiban yang berujung pada kericuhan dan viral di media sosial.
"Saya mengapresiasi berbagai intervensi sosial oleh pemerintah melalui bantuan sosial. Tapi perlu diingat, mayoritas bansos berasal dari pusat. Kapasitas fiskal pemerintah daerah sudah terbatas dalam memberikan bansos, berbeda dengan awal pandemik 2020. Sehingga sebesar apa pun bansos dari pusat tidak akan cukup karena dampak gelombang kedua pandemik ini begitu luas. Ini yang menjadi salah satu masalah di lapangan," tuturnya.
Mufti memaparkan, para pekerja harian dan pekerja informal kini dalam situasi semakin sulit, di sisi lain masyarakat berpenghasilan menengah ke atas menahan belanja mereka lantaran masih wait and see terkait penanganan pandemik.
"Maka jangan sampai kemudian kebijakan PPKM Darurat untuk pengendalian COVID-19 berujung pada konflik sosial yang terus melebar, situasi chaos yang malah merugikan bangsa kita secara keseluruhan. Sehingga PPKM Darurat dengan segala hormat jangan diperpanjang, tapi dengan catatan ada pembenahan penanganan dari sisi kesehatan-nya, sehingga tidak ada yang dikorbankan," ujar politisi muda itu.
