Network
MATA BANDUNG - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa negosiasi terkait penambahan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mencapai tahap akhir. Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Jumat, Bahlil menyebut bahwa 98 persen poin-poin negosiasi sudah disepakati.
"Kebetulan saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport, dan sudah hampir 98 persen poin-poinnya sudah disepakati," ujar Bahlil.
Negosiasi ini meliputi perpanjangan izin tambang hingga tahun 2061 dan penambahan saham pemerintah menjadi 61 persen. Tujuan utama dari langkah ini adalah memaksimalkan pendapatan negara dari perusahaan tambang terbesar di Indonesia.
Baca Juga: Tidak Hanya di Gresik, Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua
Bahlil menjelaskan bahwa langkah akuisisi saham ini juga bertujuan untuk mengantisipasi penurunan pendapatan negara akibat proyeksi penurunan produksi tambang PTFI setelah tahun 2035.
"Valuasi Freeport sekarang sudah lebih dari 20 miliar dolar AS, Freeport sekarang kerja sudah di bawah tanah. Saya kemarin pas ke sana, puncaknya di 2035 itu masa produksi, lalu pasca 2035 itu produksinya turun, sedangkan untuk eksplorasi di underground itu butuh waktu 10-15 tahun," jelas Bahlil.
Selain penambahan saham dari 51 persen menjadi 61 persen, negosiasi ini juga mencakup pembangunan fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) di Papua dan peningkatan peran pengusaha lokal dalam mengelola PTFI.
