Network
MATA BANDUNG - Pemerintah kini menyoroti pentingnya distribusi smelter tembaga di Papua, mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun fasilitas pemurnian di dekat lokasi tambang Timika, Papua, sejalan dengan upaya penambahan saham Indonesia di perusahaan tersebut.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menekankan urgensi pembangunan smelter di Papua sebagai langkah mengimbangi keberadaan fasilitas serupa di Gresik, Jawa Timur. Dalam pidatonya di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Bahlil menyoroti rencana peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada tahun 2041.
"Kita suruh Freeport bangun lagi di Papua, jangan hanya di Gresik, supaya smelter ada di Timika, di Papua. Di Jawa Timur bangun, Papua bangun, supaya ada pemerataan smelter dari Freeport Indonesia," kata Bahlil saat memberikan sambutan di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, yang dikutip dari Youtube Kementerian Investasi di Jakarta, Senin.
Pembangunan smelter di Gresik, dengan investasi mencapai tiga miliar dolar AS, menjadi langkah awal dalam proses hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Fasilitas ini dijadwalkan akan beroperasi mulai 1 Juli 2024, memproduksi 60 ton emas murni dan 400 ribu ton katoda tembaga setiap tahunnya.
"Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10 persen. Sekarang kan kita 51 persen, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10 persen pada 2041 ke atas," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Sebut Freeport dan Blok Rokan Contoh Kedaulatan Politik dan Kemandirian Ekonomi Indonesia
Bahlil menegaskan bahwa langkah pembangunan smelter dan peningkatan kepemilikan saham merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia.
