Network
MATA BANDUNG - Di tengah kritik tajam yang dilayangkan oleh Mahkamah Rakyat Luar Biasa terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, Istana Negara merespons dengan memaparkan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyebutkan bahwa hasil survei Litbang Kompas terbaru mencatat kepuasan publik mencapai 75,6 persen.
"Sebagaimana hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, misalnya, Litbang Kompas yang baru saja menunjukkan tingkat kepuasan pada kinerja Pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen," ujar Ari Dwipayana di Jakarta, Selasa 25 Juni 2024. Dia menambahkan bahwa kritik yang disampaikan akan dijadikan sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di berbagai bidang.
Mahkamah Rakyat Luar Biasa digelar oleh organisasi masyarakat sipil pada Selasa 25 Juni 2024 di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Mereka menuding pemerintahan Jokowi dengan sembilan dosa besar, yang disebut sebagai "Nawadosa" rezim Jokowi. Mahkamah ini menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas berbagai kebijakan yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional rakyat.
Di sisi lain, Ari Dwipayana menekankan bahwa meskipun kritik adalah bagian dari demokrasi, pemerintah juga menerima apresiasi dan dukungan yang signifikan dari masyarakat. "Pemerintah terbuka menerima kritik ataupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi," katanya.
Menurut survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mencatat angka 75,6 persen. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi pemerataan pembangunan dengan tingkat kepuasan mencapai 74,5 persen, menjadikannya indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.
"Survei tersebut menyebutkan metode penelitian dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi," kata Ari Dwipayana.
