Network
MATA BANDUNG - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya akan sangat selektif dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, meski ada kebijakan pemerintah yang memberi peluang bagi mereka untuk mengelola usaha pertambangan.
Bahlil menjelaskan bahwa Kementerian Investasi tetap akan melakukan verifikasi ketat dan memberi persyaratan yang sangat selektif bagi ormas yang ingin mengajukan IUP. Salah satu persyaratan utama adalah ormas tersebut harus memiliki badan usaha.
"Pemerintah nanti yang menentukan, misalnya ada yang ngajuin. Kita verifikasi memenuhi syarat, kita kasih dan persyaratannya akan ketat, tidak gampang, harus dia punya badan usaha," kata Bahlil usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Selain harus memiliki badan usaha, Bahlil menambahkan bahwa saham badan usaha tersebut harus dimiliki oleh koperasi. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan izin. Dengan adanya kepemilikan oleh koperasi, diharapkan pengelolaan usaha pertambangan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Wow! Ada Enam Wilayah Tambang Batu Bara Diberikan untuk Ormas Agama, Penasaran di Mana Saja?
Kebijakan untuk Seluruh Ormas Keagamaan
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa IUP yang diberikan tidak boleh dipindah tangankan dan pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Hal ini dimaksudkan agar badan usaha milik ormas keagamaan mampu memberikan pendapatan yang signifikan untuk menunjang program-program sosialnya.
