Network
MATA BANDUNG - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menegaskan bahwa korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Menurut Diah, hanya mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berhak menerima bansos.
"Artinya, data DTKS itu ada parameter pengukurnya, parameter kemiskinan. Nah, nanti dimasukkan saja ke sistem DTKS apakah masuk atau tidak," kata Diah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Proses Verifikasi yang Ketat
Pernyataan Diah ini muncul sebagai tanggapan atas wacana mengikutsertakan korban judi online sebagai penerima manfaat dana bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi di DTKS harus tetap diikuti untuk memastikan kelayakan penerima.
"Silakan saja korban (judi online) apakah masuk atau tidak ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misalnya, jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi online menentukan masuk DTKS, tidak bisa," jelasnya.
Diah juga menyoroti pentingnya mengatasi akar permasalahan judi online daripada hanya memberikan bantuan sosial kepada korbannya. Menurutnya, langkah yang lebih signifikan adalah memberantas judi online itu sendiri.
"Karena orang ada yang ketipu, ya, banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu, judi online-nya yang diatasi, sumbernya," tambah Diah.
Baca Juga: Usulan Bansos untuk Pelaku Judi Online Ditolak Anggota DPR Fraksi PKS
Advokasi dan Pembinaan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, sebelumnya menyatakan bahwa praktik judi, baik secara langsung maupun online, dapat memiskinkan masyarakat. Oleh karena itu, korban judi online menjadi tanggung jawab kementerian yang ia pimpin. Muhadjir mengaku telah melakukan banyak advokasi untuk korban judi online, termasuk memasukkan mereka dalam DTKS sebagai penerima bansos.
