Network
MATA BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa oknum aparat yang terlibat dalam judi online tidak akan dilibatkan dalam satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online. Langkah ini diambil untuk memastikan integritas dan efektivitas satgas dalam menjalankan tugasnya.
"Tidak semua anggota TNI dan Polri ikut dalam judi online. Pimpinan TNI dan Polri sudah mengetahui data-datanya siapa aja yang main judi online, tentunya mereka tidak dilibatkan," ujar Hadi saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Rabu.
Hadi menekankan pentingnya peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam memberantas aktivitas judi online. Mereka memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat di setiap wilayah, sehingga lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
Baca Juga: Muhammadiyah Puji Langkah Pemerintah Bentuk Satgas Judi Online, Perangi Praktik Haram di Indonesia
“Beberapa hal yang mereka bisa lakukan, yakni mengantisipasi adanya praktek jual beli rekening untuk kepentingan judi online serta menutup layanan transaksi top up game online yang terafiliasi dengan judi online,” jelas Hadi.
Untuk mendukung upaya ini, satgas akan memberikan pelatihan khusus kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar memahami modus operandi judi online dan cara-cara penindakannya.
Satgas juga akan melakukan penindakan yang lebih luas dengan menyelidiki aliran uang dalam rekening yang digunakan untuk judi online. Hal ini diharapkan dapat memutus mata rantai finansial dari kegiatan ilegal tersebut.
Hadi berharap para pimpinan instansi dapat menindak tegas anggota mereka yang terlibat dalam judi online. "Setiap bentuk perjudian baik konvensional maupun online adalah melanggar hukum dan kode etik militer. Adapun setiap anggota yang terbukti terlibat akan diproses hukum sesuai aturan dan perundang," tegasnya.
