Yasonna Laoly Sebut Data Imigrasi di Amazon Web Service Aman Pasca Serangan Siber

Upaya Pemulihan dan Pengamanan Data

Pemulihan data menjadi prioritas utama bagi instansi yang terdampak serangan siber ini. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyedia infrastruktur data nasional, termasuk TelkomSigma, untuk mengaktifkan kembali layanan yang terganggu. “TelkomSigma berupaya aktifkan kembali layanan pascaserangan siber,” seperti yang dilaporkan oleh pihak terkait.

Selain itu, Menpan RB juga mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh negara lain sebagai tolok ukur untuk memperkuat pusat data nasional. “Menpan RB: Kanada dan India jadi tolok ukur untuk perkuat pusat data,” demikian disampaikan dalam upaya mencari solusi jangka panjang.

Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keamanan siber dalam era digital. Serangan ransomware yang berhasil menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender dan memungkinkan aktivitas berbahaya pada PDNS menunjukkan perlunya sistem yang lebih tangguh dan respons cepat dalam menghadapi ancaman siber.

Yasonna Laoly dan pihak terkait terus berupaya memastikan keamanan data dan layanan publik tetap terjaga. Dengan dukungan teknologi canggih seperti AWS, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data sensitif dan memastikan layanan publik tidak terganggu oleh serangan siber di masa depan.

Baca Juga: Krisis Siber Nasional: Hacker yang Serang PDN Tuntut 8 Juta Dolar dari Pemerintah Indonesia

Kelompok hacker LockBit melancarkan serangan ransomware terhadap Bank Sentral AS, mengancam untuk membocorkan data sensitif ekonomi AS jika tebusan tidak dibayar.

Pengalihan data layanan imigrasi ke Amazon Web Service (AWS) merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan kelangsungan layanan pasca-serangan siber. Dengan konfirmasi dari Yasonna Laoly bahwa data di AWS dalam kondisi aman, masyarakat dapat merasa lebih tenang. Namun, perlindungan data yang lebih ketat dan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik tetap menjadi fokus utama pemerintah untuk menghadapi ancaman siber di masa depan.

Dalam situasi seperti ini, kerjasama antara instansi pemerintah dan penyedia layanan teknologi sangat penting. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan mendorong peningkatan kesadaran serta kesiapan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Harapan ke depannya, dengan sistem yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat, keamanan data nasional dapat terus terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.***