Network
MATA BANDUNG - Perangkat komputer khusus yang dirancang untuk berbagai tugas ringan, Chromebook mendapatkan masalah serius terkait kebijakan data dan privasi.
Seluruh sekolah di distrik Helsingr, Denmark dikabarkan melarang penggunaan Chromebook sebagai media pembelajaran para siswa.
Dilansir dari berbagai sumber, larangan penggunaan Chromebook itu berawal dari sebuah temuan transfer data sensitif yang memungkinkan untuk dikumpulkan Google.
Baca Juga: Ini Pasal Karet Kominfo Soal PSE, Aparat Bisa Intip Isi Chat dan Privasi Hilang
Peneliti keamanan di Denmark mengatakan jika mereka bertanggung jawab atas larangan penggunaan Chromebook tersebut dan pejabat Denmark yakin jika larangan tersebut akan menyebar ke seluruh negeri.
Selain itu, badan perlindungan data Denmark, Datatilsynet, mengungkapkan temuan mereka pada layanan Google Workspace seperti Gmail, Google Dokumen, Kalender, dan Google Drive.
Datatilsynet mengatakan jika layanan itu memungkinkan data sensitif ditransfer ke luar Uni Eropa untuk tujuan dukungan.
Baca Juga: Kondisi Makin Membaik, Teja Paku Alam Mulai Jalani Latihan Bersama Persib
Jika benar, ini akan melanggar aturan privasi data dalam Regulasi Perlindungan Data Uni Eropa (GDPR) yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar Uni Eropa.
Terkait larangan penggunaan Chromebook tersebut, pihak Google memberikan pernyataanya, seperti dikutip dari berbagai sumber.
“Kami tahu bahwa siswa dan sekolah mengharapkan teknologi yang mereka gunakan mematuhi hukum, bertanggung jawab, dan aman. Itulah sebabnya, Google berinvestasi dalam praktik terbaik privasi dan penilaian risiko yang cermat, dan membuat dokumentasi kami tersedia secara luas sehingga siapa pun dapat melihat bagaimana kami membantu organisasi untuk mematuhi GDPR,” kata Google.
Baca Juga: Persib Rilis Jersey Terbaru 'Bandung Kembali Bergelora', Ini Tampilannya
“Sekolah memiliki data mereka sendiri. Kami hanya memproses data mereka sesuai dengan kontrak kami dengan mereka. Di Workspace for Education, data siswa tidak pernah digunakan untuk iklan atau tujuan komersial lainnya. Organisasi independen telah mengaudit layanan kami, dan kami terus meninjau praktik kami untuk mempertahankan standar keselamatan dan kepatuhan setinggi mungkin.” pungkasnya.
Namun hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kominfo belum melakukan tindakan apapun atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Denmark.
Saat ini Kominfo tampak masih sibuk menangani regulasi terkait registrasi ulang Penyelengara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia.***
