Network
MATA BANDUNG - Sebanyak 1 ton sembako bansos yang sengaja dikubur di sebuah lahan di Depok belakangan ini menjadi sorotan.
Sembako yang merupakan bantuan sosial dari pemerintah pada saat pandemi Covid-19 tersebut disebutkan sengaja dikubur oleh perusahaan ekspedisi JNE selaku distributor bantuan sosial.
Sembako yang berat per karungnya 20kg itu pun telah dikubur sejak tahun 2020 silam, pada saat awal mulai Covid-19 merebak di Indonesia.
Baca Juga: Fakta Sejarah: Cerita Kelam Panjat Pinang yang Dijadikan Perlombaan HUT Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus
Pemilik lahan HM. Rudi Samin mengatakan, perusahaan ekspedisi JNE saat itu akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu barang bukti berupa sembako dikirim ke lahannya, kemudian dikubur.
"Awal ceritanya pada saat ini kiriman dari pusat JNE, nah pada saat itu pusat JNE akan diperiksa oleh KPK tetapi barang ini dikirim ke sini sesuai dengan informasi dari saksi yang tidak saya sebutkan namanya, inisial S," tutur Rudi Samin.
Sementara itu, perusahaan ekspedisi JNE pun memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut melalui unggahan di akun Instagram resminya.
Baca Juga: Trailer Pengabdi Setan 2, Joko Anwar: Dia Datang Lagi
JNE mengatakan jika pihaknya telah mengikuti aturan yang berlaku dan menjalankan standard operating procedure perusahaan dengan baik dalam menjalankan bisnisnya.
Terkait kasus temuan bansos sembako yang dikubur oleh JNE di Depok, pihaknya juga menegaskan jika pihaknya tak melakukan pelanggaran.
"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," kata JNE dalam keterangan itu.
Baca Juga: Siapa Nama Asli Bonge dan Kurma yang Viral di Citayam Fashion Week? Ternyata Ini Sosok Aslinya
"Sehubungan dengan berita yang tersebar saat ini, berikut klarifikasi JNE terkait Distribusi Beras Bantuan Sosial. Semoga klarifikasi ini dapat memberikan informasi yang benar bagi masyarakat," tulis JNE.***
