Network
MATA BANDUNG - Maraknya aksi gerakan moral, seruan moral dan pernyataan sikap dari kalangan akademisi paska pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir tahun lalu yang membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi pasangan calon presiden Prabowo Subianto telah memperdalam kekhawatiran mengenai demokrasi negara.
Hal tersebut terjadi dikarenakan pengadilan MK pada saat itu dipimpin oleh saudara ipar Presiden, Anwar Usman, yang kemudian dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika karena menggunakan posisinya untuk mempengaruhi keputusan yang mengubah keadaan.
Terlebih, saat 24 Januari 2024 yang lalu Presiden Jokowi, menegaskan bahwa ia berhak mendukung calon presiden pilihannya di waktu luangnya, asalkan ia tidak menggunakan fasilitas pemerintah saat melakukannya.
Di tengah seruan moral dan pernyataan sikap yan dilakukan oleh para Guru Besar dan Sivitas Akademika dari berbagai perguruan tinggi yang ada di tanah air, banyak pihak yang menuduh bahwa aksi yang dilakukan oleh akademisi adalah aksi partisan yang terafiliasi partai politik tertentu.
Baca Juga: Guru Besar Komunikasi UII: Aksi dari Akademia karena Melihat Adanya Regresi dan Kemunduran Demokrasi
Tuduhan akademisi sebagai partisan menimbulkan reaksi dari para akademisi, termasuk Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Henri Subiakto mengatakan, yang terjadi bukanlah mobilisasi, namun karna memang sama-sama memiliki keprihatinan.
"Menggerakkan satu orang saja, saya pun sebenarnya kalau tidak tidak punya concern yang sama, tidak punya rasa yang sama, tidak mungkin saya mau diajak-ajak sama orang, itu pun baru satu, belum nanti profesor yang lain juga belum tentu mau," kata Henri dalam aksi Seruan Moral 'Serukan Bela Negara, Selamatkan Indonesia' Guru Besar Ilmu Komunikasi se-Indonesia, 7 Februari 2024.
