Integritas dan Transparansi: Kunci Pemkot Bandung Lawan Korupsi

- 25 Juni 2024, 16:05 WIB
Integritas dan Transparansi: Kunci Inspektorat Bandung Lawan Korupsi
Integritas dan Transparansi: Kunci Inspektorat Bandung Lawan Korupsi /Dok. bandung.go.id/

MATA BANDUNG - Kota Bandung terus berupaya menguatkan integritas dan transparansi dalam pemerintahannya melalui berbagai inisiatif pemberantasan korupsi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyelenggaraan Sosialisasi Anti Korupsi yang diadakan oleh Inspektorat Kota Bandung dengan tema "Sinergi Bersama Berantas Korupsi" pada 24 Juni 2024. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder internal mengenai perilaku korupsi dan cara-cara pencegahannya.


Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menekankan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. "Pemberantasan korupsi masih jadi prioritas utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, integritas, transparansi, dan akuntabilitas sangat perlu diaplikasikan," ujarnya.

Menurut Dharmawan, pemberantasan tindak pidana korupsi harus diterapkan dalam bentuk strategi yang komprehensif, mencakup langkah preventif, detektif, dan represif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencegahan korupsi dilakukan dengan cara yang holistik dan menyeluruh.

Baca Juga: Korupsi Tambang Merajalela, MAKI Tekankan Pentingnya Sinergi APH

Integritas dan Transparansi: Kunci Inspektorat Bandung Lawan Korupsi
Integritas dan Transparansi: Kunci Inspektorat Bandung Lawan Korupsi

Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi


Dalam implementasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Dharmawan menyebutkan tiga strategi utama:

1. Meningkatkan Integritas dan Kredibilitas:
Menerapkan prinsip anti korupsi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pemerintahan.


2. Memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan digunakan secara tepat sasaran dan efisien. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap pengeluaran anggaran dan transparansi dalam proses penggunaannya.


3. Fokus pada urusan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan memperbaiki layanan publik, diharapkan dapat meminimalkan celah untuk korupsi.

Halaman:

Editor: Mia Nurmiarani

Sumber: bandung.go.id


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah