MATA BANDUNG - Pemerintah berencana melakukan impor beras berdasarkan hasil rapat terbatas beberapa waktu lalu. Keputusan impor diambil dengan dalih Bulog perlu memiliki iron stock. Tahun ini, pemerintah merencanakan impor beras 1 juta ton terdiri dari 500.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.
Menteri Perdagangan M Lutfi sempat mengklaim stok Bulog saat ini terendah sepanjang sejarah bahkan mungkin di bawah 500.000 ton dari batas minimum 1 juta ton.
Belum sempat terlaksana, rencana impor beras itu menuai penolakan. Petani hingga akademisi menilai, impor tidak diperlukan karena produksi beras 2021 akan surplus.
Baca Juga: Bocoran Jadwal Liga 1 Segera Bergulir Di Rapat Exco PSSI
Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton atau naik 26,84% dari 11,46 juta ton di Januari-April 2020. Keputusan impor dikhawatirkan dapat menyebabkan kelebihan stok dan menyebabkan harga gabah petani turun.
Di tengah silang pendapat impor atau tidak, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara dan memastikan bahwa tidak ada importasi beras sampai Juni 2021. Per Maret 2021, Presiden memastikan belum ada beras impor yang masuk ke Indonesia.
“Saya pastikan bahwa sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia,” ucap Presiden Jokowi dalam konferensi pers bertajuk “Pernyataan Presiden Jokowi terkait Impor Beras”, pada Jumat (26/3/2021).
Dalam kunjungan kerja di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021), Presiden Jokowi mengaku, pemerintah ingin agar Indonesia bisa memiliki ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kepala negara pun siap mengkaji ulang untuk tidak impor, jika kondisi produksi pertanian Indonesia baik. "InsyaAllah nanti juga sampai akhir tahun, kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," kata Presiden Jokowi.
Terlepas dari masalah impor atau tidak, sektor pertanian pangan memang merupakan sektor yang krusial, bahkan sebagai kekuatan baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi angka kemiskinan.
Terbukti di tengah pandemi Covid-19 tahun lalu, sektor pertanian tumbuh positif ketika seluruh sekor lainnya negatif. Neraca perdagangan tanaman pangan dan hortikultura mengalami defisit setiap tahun, meski neraca perdagangan pertanian secara keseluruhan surplus.
Dalam konteks ini, pemerintah wajib punya program swasembada pangan yang jelas. Itu bisa dimulai dari beras, jagung, bawang merah, dan singkong. Untuk mengakselerasi program swasembada pangan, pemerintah harus bersinergi dengan swasta dan akademisi.
Baca Juga: Kaesang dan Raffi Ahmad Diminta Serius Mengurus Klub Sepak Bola Oleh Ketua PSSI Mochamad Iriawan
Salah satu langkah pemerintah dengan membangun food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah benar dan patut diapresiasi. Program itu tidak terlepas dari wujud keinginan pemerintah mengamankan masalah pangan bangsa ini (security food).
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengungkapkan, pemerintah terus berupaya mengurangi impor dengan menggenjot produksi petani domestik. “Salah satu upaya pemerintah mewujudkan swasembada dan mengantisipasi ancaman krisis pangan adalah membangun food estate.”
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, pemerintah melalui program Indonesia Tumbuh menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, terutama di sektor perkebunan dan perikanan. “Pemerintah akan membuat one stop service quarantine industri perikanan di Indonesia timur agar kita bisa langsung mengekspor hasil laut. Di industri perkebunan, pemerintah fokus meningkatkan produksi kelapa sawit,” ujar Erick Thohir pada acara Milenial Fest 2021 secara virtual di Jakarta, Sabtu (17/4/2001).
Berdasarkan data International Trade Center (ITC), tren impor pangan terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, nilai impor pangan mencapai USD11,57 miliar dibanding USD8,38 miliar pada 2015.
Pangan yang diimpor meliputi gula, buah-buahan, susu, daging, sayur-sayuran, ikan, udang, sereal, minyak, dan lemak nabati serta hewani, minuman, biji-bijian/padi-padian, kopi teh, dan rempah.
Data BPS juga mengungkapkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2020 menyumbang 14,2 persen terhadap struktur PDB nasional dengan nilai Rp2.115 triliun atau berada di urutan kedua setelah industri pengolahan (20,6 persen senilai Rp3.086 triliun).
Baca Juga: Menteri Tjahjo Kumolo Tegas Melarang ASN Mudik, Masyarakat Diminta Melaporkan Jika Ada ASN Mudik!!!
Pada tahun ini juga sektor pertanian tercatat menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh positif saat PDB nasional terkontraksi 2,07 persen. Sektor pertanian tumbuh 1,75 persen dibandingkan sektor pertambangan minus 1,95 persen, industri pengolahan minus 2,93 persen, konstruksi minus 3,26 persen, perdagangan dan reparasi minus 3,72 persen, serta sektor lainnya minus 1,97 persen.
Itulah sebabnya, keputusan Presiden Joko Widodo menghentikan polemik impor atau tidak dengan menundanya, tentu patut diapresiasi. Tugas pemerintah di tengah harga gabah petani yang lagi bagus adalah menyerap gabah dengan harga yang menguntungkan petani.
Bila ini berjalan, artinya penyerapan produksi petani akan berjalan dengan baik. Di sisi lainnya, nilai tukar petani akan terdongkrak dan bergerak naik juga. keberpihakan kepada sektor pertanian pangan harus menjadi prioritas, mengingat saat pandemi sektor tersebut menjadi sektor terkuat dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.***