Network
MATA BANDUNG - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa merupakan program perlindungan sosial (perlinsos) untuk meredam angka kemiskinan dan meningkatkan konsumsi masyarakat. APBN bekerja keras melalui belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya melalui program perlinsos ini.
Sejak awal ditetapkannya pandemi, pemerintah memberikan BLT Desa untuk membantu memulihkan ekonomi di desa. Pada 2020, realisasi BLT Desa sebesar Rp23,74 triliun yang disalurkan kepada kurang lebih delapan juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Mulai April 2020, KPM memperoleh BLT Rp600.000 per bulan selama 3 bulan pertama, kemudian Rp300.000 per bulan untuk 6 bulan berikutnya.
Baca Juga: Hasil Euro 2021 Italia vs Austria : Azzuri Susah Payah Taklukan Austria di Perpanjangan Waktu
Memasuki tahun 2021, kebijakan BLT Desa masih berlanjut. BLT Desa diberikan sebesar Rp300.000 per KPM selama 12 bulan.
Dilihat dari progresnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Astera Primanto Bhakti menyebutkan, realisasi BLT Desa relatif rendah di kisaran Rp3,5 triliun atau 22,15%.
“Selanjutnya mengimbau dan mengingatkan daerah untuk dapat segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa, karena penyaluran BLT Desa sangat terpengaruh pada penyaluran Dana Desa.
Baca Juga: Tetap Di Rumah Dulu, Berikut Prakiraan Cuaca Hari Ini Minggu 27 Juni 2021 Untuk Wilayah Jawa Barat
Dan harapan saya, ini yang namanya Dana Desa kita bisa cepat tersalurkan dan juga BLT Desanya juga bisa cepat dinikmati oleh rakyat banyak,” ungkap Astera Primanto Bhakti, ketika memberikan keynote speech pada “Kemenkeu Corpu Talk edisi ke-34” pertengahan Juni lalu.
